SELAMAT DATANG DI PPA&K VIRTUAL CLASS

Media peningkatan kompetensi secara online di bidang Audit Internal, Audit Forensik, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance, Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan.

Materi diklat dikembangkan spesifik dan aplikatif untuk menjawab tuntutan kebutuhan saat ini dan masa depan. Model pembelajaran dirancang melibatkan serangkaian proses yang mendorong setiap peserta berbagi pengetahuan, keterampilan nilai-nilai dan pengalaman dengan dipandu oleh fasilitator yang profesional dan berpengalaman.

Daftar Diklat

No Nama Diklat Biaya Waktu Pelaksanaan
1

Diklat Dasar-Dasar Audit (Februari 2022)

IDR 6.500.000,00 07 Feb 2022 - 16 Feb 2022
2

Diklat Audit Operasional (Februari 2022)

IDR 9.250.000,00 07 Feb 2022 - 16 Feb 2022
3

Diklat Audit Kecurangan (Februari 2022)

IDR 9.750.000,00 07 Feb 2022 - 11 Feb 2022
4

Diklat Khusus bagi Kepala SPI (Februari 2022)

IDR 12.500.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
5

Diklat Audit Forensik Dasar (Februari 2022)

IDR 9.250.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
6

Diklat Audit Forensik Menengah (Februari 2022)

IDR 9.250.000,00 07 Feb 2022 - 15 Feb 2022
7

Certified Chief Governance Officer (Februari 2022)

IDR 11.600.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
8

Qualified Risk Management Officer  (Februari 2022)

IDR 7.800.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
9

Qualified Risk Management Professional  (Februari 2022)

IDR 10.300.000,00 07 Feb 2022 - 14 Feb 2022
10

Qualified Risk Governance Professional (Februari 2022)

IDR 12.500.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
11

Diklat Audit Internal Berbasis Risiko (Februari 2022)

IDR 7.250.000,00 07 Feb 2022 - 11 Feb 2022
12

Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit yang Efektif (Februari 2022)

IDR 6.500.000,00 07 Jan 2022 - 09 Feb 2022
13

Diklat Audit Teknologi Informasi (Februari 2022)

IDR 7.250.000,00 07 Feb 2022 - 11 Feb 2022
14

Diklat Probity Audit (Februari 2022)

IDR 5.750.000,00 07 Feb 2022 - 09 Feb 2022
15

Diklat Audit atas Laporan Keuangan (Februari 2022)

IDR 6.250.000,00 07 Feb 2022 - 09 Feb 2022
16

Diklat Teknik Audit dengan Bantuan Komputer (Februari 2022)

IDR 6.250.000,00 07 Feb 2022 - 09 Feb 2022
17

Diklat Business Continuity Management (Februari 2022)

IDR 6.250.000,00 07 Feb 2022 - 09 Feb 2022
18

Diklat Analisis Laporan Keuangan (Februari 2022)

IDR 5.000.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
19

Diklat Penerapan PSAK 72 dan Dampak Perpajakannya (Februari 2022)

IDR 4.000.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022
20

Diklat Akuntansi Pajak (Februari 2022)

IDR 6.250.000,00 07 Feb 2022 - 10 Feb 2022

News

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

06 Jan 2022

Indikator/Parameter penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN salah satu indikator atas Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya ditandaI dengan:

1. Perusahaan memiliki ketentuan/kebijakan tentang Pengendalian Gratifikasi

2. Perusahaan melaksanakan upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan/ketentuan gratifikasi;

3. Perusahaan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

4. Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Read more

PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENGHADAPI TANTANGAN RISIKO PANDEMI COVID 19

04 Jan 2022

Tanpa disadari, pandemi Covid 19 telah berdampak  terhadap keberlangsungan  berbagai sektor kehidupan seperti sektor pemerintahan, sosial ekonomi, dan bisnis. Dampak yang timbul akibat pandemi Covid 19 ini  dirasakan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat umum. Dalam proses bisnis, pandemi Covid 19 telah mempengaruhi kegiatan operasional yang dijalankan oleh suatu entitas perusahaan. Pandemi Covid 19 juga mendatangkan risiko  yang mungkin terjadi dalam keberlangsungan bisnis seperti risiko penurunan pendapatan dan kerugian, pengurangan produktivitas karyawan, dan penurunan investasi. Berbagai alternatif kebijakan dan terobosan perubahan dirancang untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan namun juga tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan semua pihak.

Salah satu perubahan yang diterapkan akibat pandemi Covid 19 adalah perubahan sistem kerja dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi sistem kerja jarak jauh atau work from home.  Sistem kerja jarak jauh atau work from home secara tidak langsung telah mengubah pola kerja sebuah organisasi atau perusahaan. Semua kegiatan pekerjaan  dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap memastikan aktivitas perusahaan berjalan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut dibutuhkan pengendalian internal yang baik untuk menjamin keberlangsungan aktivitas perusahaan di tengah kendala yang dihadapi.  Dalam hal ini, peran audit Internal sangat dibutuhkan untuk menilai berbagai risiko yang mungkin terjadi selama penerapan kebijakan baru yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Audit Internal berperan penting dalam membantu perusahaan memahami dampak Covid 19 dan  menciptakan pengendalian internal yang efektif untuk meminimalisasi kemungkinan risiko yang dihadapi.

Pada dasarnya, risiko tidak dapat dihindari  dari aktivitas bisnis perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko yang baik untuk mengatasi kemungkinan- kemungkinan buruk yang akan dihadapi. Auditor internal suatu perusahaan harus mampu menilai dampak operasional yang timbul akibat pandemi Covid 19 dan menyesuaikan rencana audit untuk tetap menjaga kelangsungan bisnis agar tujuan dan nilai perusahaan yang dikehendaki tetap tercapai. Auditor internal dintuntut untuk proaktif dan terus berperan dalam membantu perusahaan menghadapi dampak krisis akibat pandemi Covid 19. Auditor internal juga dapat memberikan masukan terkait perubahan prioritas perusahaan dan menjamin penerapan manajemen risiko yang baik di tengah pandemi Covid 19. 

Berikut beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh auditor internal dalam memberikan jaminan berkelanjutan atas suatu kegiatan operasional perusahaan selama pandemi Covid 19:

Memahami dan menilai berbagai risiko perusahaan.

Seorang auditor internal harus mampu menilai berbagai risiko langsung yang terjadi dalam perusahaan baik itu risiko yang terkait dengan tata kelola perusahaan, komunikasi, kegiatan operasional dan pelaporan. Prosedur penilaian risiko dan pemahaman audit yang baik sangat dibutuhkan untuk menjalankan pengendalian internal perusahaan. Auditor internal hendaknya dapat mengevaluasi risiko- risiko tambahan yang muncul sepeti gangguan operasional pada setiap perubahan model bisnis yang diakibatkan oleh pandemi.

Menilai manajemen krisis dan rencana kelangsungan bisnis termasuk pengaturan terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

Auditor internal menilai apakah manajemen telah mengindentifikasi siginifikansi risiko bisnis yang muncul dan bagaimana kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor internal juga harus terbiasa dengan remote auditing atau audit jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi sebaik mungkin.

Memberikan masukan terkait risiko - risiko langsung yang dihadapi perusahaan.

Auditor internal hendaknya mampu menemukan potensi kerugian yang mungkin terjadi dan mencari cara untuk menangani risiko tersebut. Auditor internal perlu melakukan analisis yang mendalam untuk dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan terkait langkah - langkah perbaikan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak akibat risiko yang terjadi.

Beradaptasi dengan sistem kerja jarak jauh dengan tetap menunjukkan kinerja yang efektif.

Auditor perlu menyesuaikan diri dengan pola kerja jarak jauh dengan tetap menjaga komunikasi yang baik kepada semua pihak seperti regulator, manajemen perusahaan, dan pihak- pihak yang mendukung berlangsungnya tata kelola perusahaan  yang baik.  Auditor internal juga dapat menerapkan sistem remote auditing atau proses audit jarak jauh dimana bukti - bukti audit yang diperlukan menggunakan data elektronik. Digitalisasi metode audit seperti remote auditing perlu dirancang untuk memastikan proses audit tetap berjalan lancar dan efisien.

Memperbaharui rencana audit sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Auditor internal tidak boleh memaksakan pelaksanaan audit yang sudah tidak relevant dengan prioritas manajemen dan profil risiko yang dihadapi perusahaan. Auditor perlu memberikan konfirmasi dan informasi tentang rencana perlunya perubahan rencana audit yang sesuai dengan risiko perusahaan yang sedang dihadapi. Audit Internal juga harus berkontribusi dalam menyusun rencana audit sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan.

Tindakan yang efektif dan tepat sasaran merupakan kunci keberhasilan  perusahaan untuk mencegah dan mengatasi risiko  yang dihadapi. Auditor internal sebagai pihak yang aktif dalam hal pengawasan dan pengendalian  juga harus memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis dan tercapainya  tujuan  serta nilai perusahaan di tengah masa- masa sulit akibat pandemi Covid 19.

Sumber: Mazars

Read more

INDIKATOR ATAS KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

12 Nov 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN Terdapat 6 (enam) aspek pengujian/indikator atas Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG), yaitu:

1) Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala;

2) Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) secara konsisten;

3) Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG);

4) Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

5) Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku; 6) Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (whistle blowing system)

Read more

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) - DEFINISI, PRINSIP, TUJUAN PENERAPAN DAN ASPEK

04 Nov 2021

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan Tata Kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip GCG dikenal dengan istilah TARIF yakni (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness) 

Berdasarkan SK Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter penilaian dan Evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menyatakan bahwa aspek penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN meliputi: (1) Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan, (2) Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Pemilik Modal, (3) Dewan Pengawas/Dewan komisaris, (4) Direksi, (5) Aspek Lainnya.

Tujuan penerapan GCG yaitu untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainablity) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) . terdapat beberapa tujuan penerapan prinsip GCG sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar budaya saing nasional maupun internasional sehingga keberadaan BUMN mampu berdampak signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara 

2. Mendorong Pengelolaan BUMN secara profesinal, efisien, efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Persero / organ Perum

3. Mendorong agar keputusan dan tindakan Organ Perusahaan BUMN dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional 

 

Read more
Request information Do you have some questions? Fill the form and get an answer!

Request information